Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Uncategorized

Pengutipan Uang SPP Tak Dibenarkan, Komisi E DPRD Sumut Akan Turun Ke SMAN l Berastagi.

229
×

Pengutipan Uang SPP Tak Dibenarkan, Komisi E DPRD Sumut Akan Turun Ke SMAN l Berastagi.

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Medan | METRO ONE News – Ketua Komisi E DPRD Sumut yang membidangi kesejahteraan rakyat Drs HM Subandi ST MM mengaku kesal dengan adanya pengutipan uang SPP di SMAN I Berastagi. Meskipun pengutipan itu berdalih sumbangan sukarela tetap saja tidak dibenarkan. SPP adalah beban para orang tua berapapun besarnya.

Penegasan itu disampaikan HM Subandi saat dimintai tanggapannya melalui WhatsApp Senin (28/9/26. Dalam waktu dekat Subandi bersama anggota DPRD Sumut turun ke seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Karo. Terkhusus SMAN 1 Berastagi yang berani beraninya melakukan pengutipan SPP sebesar Rp. 100.00 per bulan.

Sesuai keterangan HM Subandi dari fraksi Partai Gerindra itu, tidak dibenarkan adanya pengutipan uang SPP. Termasuk pengutipan uang komite dengan alasan sukarela. “Pengutipan apa pun bentuknya tidak dibenarkan di sekolah manapun. Menjadi beban kepada orang tua murid untuk membayar setiap bulannya. Kami dalam waktu dekat akan turun ke sekolah sekolah yang terindikasi ada pengutipan” ujar HM Subandi.

Seperti yang telah tersebar di masyarakat, pengutipan uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) menjadi sorotan di Kabupaten karo. Seorang orang tua siswa baru di SMA Negeri 1 Berastagi mengeluh dan merasa sangat terbeban dalam hal pembayaran uang SPP. Setiap bulan dikenakan biaya yang memberatkan sebesar Rp. 100.000 dengan modus untuk mendukung program pendidikan di sekolah.

Menurut pengakuan orang tua siswa itu, total biaya yang harus dibayarkan guna SPP dalam setahun mencapai Rp.1.200.000, belum lagi biaya pembelian baju batik dan baju olahraga.

Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih penuh tantangan, kewajiban mengeluarkan biaya menjadi beban tersendiri bagi orang tua siswa. Mereka berharap pemerintah tidak menutup mata dengan persoalan ini.

Media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala SMA Negeri 1 Berastagi, Normawati martina. Br. Ginting, melalui pesan teks WhatsApp pada Rabu 16 Sep 2026, sekitar pukul 17,05 WIB. Namun hingga berita ini diterbitkan, pesan tersebut belum memperoleh respons.

Media tetap memberikan ruang hak jawab kepada pihak sekolah untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi atas dugaan yang disampaikan dalam pemberitaan ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Publik kini menunggu langkah tegas Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti pengutipan tersebut maka hal itu tidak hanya bertentangan dengan aturan, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi transparansi, keadilan, dan keberpihakan kepada peserta didik. (Econ)

Example 300250
Example 120x600
Example 1940x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *