Medan | KABARBERANDA — Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang Percepatan Pendaftaran Tanah, Asistensi Pencegahan, dan Penanganan Permasalahan Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Senin (04/08), bertempat di Hotel Adimulia Medan.
Nota kesepakatan ini menjadi landasan kerja sama strategis antara kedua pihak dalam upaya mempercepat legalisasi aset milik pemerintah daerah serta memperkuat tertib administrasi pertanahan di wilayah Sumatera Utara. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari langkah konkret untuk mencegah sengketa aset, serta memastikan seluruh tanah milik Pemprov Sumut terdata dan memiliki kepastian hukum.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Bapak Sri Pranoto, S.SiT., M.M., menyampaikan bahwa sinergi ini merupakan bentuk nyata komitmen BPN dalam mendukung tata kelola pertanahan yang akuntabel dan transparan.
“Kami siap mendampingi Pemprov Sumut dalam melakukan identifikasi, verifikasi, hingga pendaftaran seluruh aset tanah yang dimiliki. Kolaborasi ini adalah upaya bersama untuk mempercepat pembangunan dan mencegah potensi permasalahan hukum di kemudian hari,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan perwakilan Pemprov Sumut, yang menyambut baik kesepakatan ini sebagai bentuk penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan aset negara yang lebih optimal.
Melalui kerja sama ini, diharapkan pengelolaan aset milik pemerintah akan semakin tertata, akurat, dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Penandatanganan nota kesepakatan ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat struktural dari Kanwil BPN Sumut, perwakilan OPD terkait dari Pemprov Sumut, serta undangan lainnya. (Rel/LKT)
