Langkat | METRO ONE News — Kepala desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Kolen Ginting memberikan keterangan melalui pesan WhatsApp ke Metro One Jumat (14/11/2025). Pesan itu terkait gaji Perangkat desa yang tidak kunjung dibayarkan selama 10 bulan kepada Kepala Dusun Pamah Simelir B, Supriadi Sitepu.
Menurut Kolen Ginting, pihaknya bukan tidak membayarkan karena ada nya permasalah atau perselisihan seperti yang ditudingkan pada dirinya.
“Terkait gaji kepala dusun bagaimana saya mau bayar sudah 9 bulan kepala dusun Supriadi Sitepu tidak aktif. Pada hal sudah saya panggil. Namun beliau tidak hadir, sudah saya laporkan sama BPD tidak juga hadir. Sudah dijumpai sama Kaur pemerintahan dari desa juga tidak hadir. Jadi bagaimana saya ngasih gajinya kalau beliau pun tidak pernah hadir ke kantor pak”, sebut Kolen Ginting.
Menurut Kades bukan lantaran ada masalah tapi dikarenakan Kadusnya nggak pernah masuk kantor maka dia belum dikasih gajinya.
“Janganlah menuduh karena ada masalah maka dia belum gajian pak, kan lantaran dia nggak masok kantor maka dia belum gajian” ucap Kepala Kepala Desa Telagah yang akan dipanggil Aparat Penegak Hukum Kejari Langkat itu .
Informasi yang dihimpun dari penundaan pembayaran gaji itu diduga berkaitan dengan perbedaan pendapat antara Kadus dan Kades soal pengerjaan proyek pipanisasi air bersih di wilayah Dusun Pamah Simelir B.
Supriadi Sitepu yang juga menjabat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) menegur pelaksanaan proyek Pipanisasi air bersih yang dianggap tidak sesuai dengan bestek rencana awal dan kebutuhan warga. Proyek ini bersumber dari anggaran desa dan dikerjakan bersamaan dengan penanganan tanah Longsor di desa itu.
Sementara lambannya penangan dugaan kasus korupsi Dana Desa Telagah itu sudah menjadi sorotan dan perhatian publik diantaranya dari Praktisi Hukum Sumatera Utara Arifani SH. MH.
Ketua BAHU Partai Nasdem itu meminta pada Kajari Langkat Asbahc SH agar serius dalam penanganan dugaan Kasus Korupsi yang dilaporkan masyarakat pada Kejaksaan Negeri Langkat
Menurutnya Ketaranfaransian harus dinomorsatukan agar masyarakat dapat puas dan percaya terhadap kinerja APH.
“Kita pantau saja dulu SOP APH dalam hal ini,pastikan Kejari Langkat sudah meneliti/melakukan/pul data/pul baket terhadap kebenaran Pengaduan masyarakat Telagah kecamatan Sei Bingai itu. Hingga bila ada kejanggalan dan ketidak adilan maka kita siap menjadi membela pihak pelapor” sebutnya.
Irbansus Inspektorat Kabupaten Langkat mengonfirmasi bahwa hasil pemeriksaan terhadap kasus itu telah rampung dan sedang menunggu proses penandatanganan Bupati Langkat.
“Saat ini laporan hasil pemeriksaan tim sudah di meja Pak Bupati untuk proses penandatanganan. Untuk hasil pemeriksaan kami nanti akan disampaikan ke Kejari Langkat sebagai instansi yang meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan,” ujar perwakilan Dinas Inspektorat Kabupaten Langkat, Kamis (13/11/2025) pekan kemarin.
Sampai saat ini Kajari Langkat belum bisa terhubung guna konfirmasi, namun dari informasi hari Senin depan media dipersilakan untuk datang kekantor. (Syah)
Foto : Perwakilan masyarakat yang mengadukan Kades Telagah ke Kejaksaan.
