Bener Meriah | METRO ONE News –Mencermati skala kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh terutama di Kabupaten Bener Meriah, menjadikan daerah terisolir. Jalan antar kampung putus tak bisa dilalui. Melumpuhkan ekonomi masyarakat, sulitnya mendapatkan sembako, tanpa ketersediaan BBM, listrik dan air bersih.
“Pemerintah daerah dengan keterbatasan sumber daya dan kemampuan yang ada mengalami kesulitan dalam menangani keadaan tanggap darurat. Kesulitan melakukan perbaikan apalagi untuk menciptakan kembali pemulihan kondisi sehingga normal dan stabil kembali. Untuk itu mohon pada Pemerintah Pusat mengambil langkah kebijakan Darurat Nasional” demikian disampaikan Koordinator LSM PUKES Bener Meriah Drs.Suwandris Zetha, Jumat (12/12/25)
Untuk tahap pemulihan, rehabilitasi dan rekontruksi sehingga kondisi dan keadaan kehidupan sosial-ekonomi- pendidikan – pemerintahan dapat menjadi normal dan stabil kembali.
“Kami mohon pada Bapak Presiden Prabowo Subianto kiranya dapat mengambil kebijakan Pemerintah Pusat dalam penanganan bencana alam ini. Sangat diperlukan dibentuk lembaga ad-hoc semacam Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi Bencana Alam Aceh” kata S.Zetha
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah lanjut S.Zetha, telah mengambil kebijakan memperpanjang masa tanggap darurat tahap kedua. Karena daerah masih terisolir, ekonomi masyarakat masih lumpuh, pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan sembako, BBM, air bersih, gas 3 kg belum tersedia, listrik masih sebagian kecil yang telah hidup. (MO/Bram)
