Hamparan Perak | METRO ONE News – Sesuai peraturan undang-undang PNS atau PPPK dilarang keras merangkap jabatan baik itu sebagai BPD ataupun perangkat di pemerintahan desa. Namun tidak untuk desa klambir lima kebun, kecamatan Hamparan perak, kabupaten Deli serdang. Dimana di ketahui menurut informasi, ada salah satu PNS di salah satu SD Negeri berinisial SRO, merangkap jabatan saat ini sebagai anggota BPD di desa Klambir Lima Kebun.
Informasi yang didapat SRO ini adalah salah satu anggota BPD di desa Klambir Lima Kebun dan juga PNS di UPT SPF SD Negeri Klambir Lima Kampung
SRO saat dikonfirmasi wartawan melalui Whatsapp pribadinya terkait kebenaran perihal itu belum menjawab pesan yang dilayangkan, terkesan bungkam dan cuek.
Secara regulasi, rangkap jabatan antara PPPK atau PNS dengan anggota BPD tidak dibenarkan, beberapa aturan yang menjadi dasar hukum antara lain :
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menegaskan pentingnya independensi dan netralitas penyelenggara pemerintahan desa, termasuk BPD.
Peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pasal 26, yang menyatakan anggota BPD wajib diberhentikan apabila merangkap jabatan lain yang dibiayai oleh APBN atau APBD.
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, yang mengatur kewajiban ASN untuk menghindari konflik kepentingan dan larangan merangkap jabatan tertentu.
Menanggapi hal tersebut Bupati Deli Serdang Dr Asri Ludin Tambunan diminta tindak tegas terkait dugaan rangkap jabatan tersebut. Dianggap sudah melanggar aturan dan merugikan (APBN), karena sumber penghasilan sama sama dihasilkan dari sumber anggaran negara. (AW)
