Medan | METRO ONE News – Sekretaris Jenderal Satgas Inti Prabowo (SIP), Edison Marbun, menyampaikan apresiasi terhadap langkah tegas Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam mengungkap dan melakukan penangkapan terhadap pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dugaan tindak pidana korupsi. Kamis (11/6/2026)
Edison menilai, langkah tersebut menjadi bukti bahwa Kejaksaan Agung tetap berada pada jalur yang benar (on track) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai garda terdepan penegakan hukum di Indonesia. Konsistensi ini, menurutnya, telah terjaga selama bertahun-tahun.
“Penanganan kasus di Badan Gizi Nasional menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung tidak cawe-cawe dalam program strategis pemerintah, meskipun memiliki ruang untuk terlibat lebih jauh, seperti dalam pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar Edison.
Ia menjelaskan, peran Kejaksaan Agung lebih difokuskan pada pendampingan hukum, pengawasan, serta pengawalan agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan. Selain itu, Kejaksaan turut membantu dalam memetakan potensi persoalan hukum, mengawasi penggunaan anggaran, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi program.
Edison juga mendorong institusi penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian dan TNI, untuk meneladani langkah Kejaksaan Agung dalam menjaga profesionalisme serta integritas dalam pengawasan penggunaan anggaran negara.
“Kita berharap semua institusi dapat menjaga marwahnya masing-masing. Pengawasan yang kuat akan memastikan anggaran negara yang besar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas,” tegasnya.
Meski demikian, Edison mengaku prihatin atas penangkapan tersebut, mengingat pejabat yang terlibat merupakan pihak yang sebelumnya dipercaya untuk menjalankan amanah dalam program strategis nasional.
Ia menegaskan bahwa kerja sama antara Kejaksaan Agung dan Badan Gizi Nasional selama ini memang bertujuan memperkuat pengawasan, termasuk dalam aspek keamanan dapur, tata kelola mitra, hingga distribusi logistik. Namun, kerja sama tersebut tidak berarti adanya toleransi terhadap penyimpangan.
“Penegakan hukum harus tetap berjalan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelanggaran,” tegas Edison.
Di akhir pernyataannya, Edison kembali mengingatkan agar aparat penegak hukum dan TNI tidak terlibat langsung dalam proyek-proyek negara, guna menjaga independensi, transparansi, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Ini penting untuk menjaga profesionalitas dan memastikan pengelolaan anggaran negara tetap bersih dan akuntabel,” pungkasnya.(Rel/Red)
