Jakarta | KABARBERANDA – Direktorat Jenderal Tata Ruang bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan Webinar Nasional bertajuk “Transformasi di Tapal Batas: Menuju Kemandirian Ekonomi melalui Tata Ruang”, pada Kamis (28/08/2025).
Kegiatan ini digelar secara daring dan diikuti lebih dari 1.000 peserta dari berbagai pemangku kepentingan, meliputi pegawai pemerintah pusat dan daerah, praktisi, asosiasi profesi, akademisi, hingga masyarakat umum.
Dalam keynote speech, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, memaparkan bahwa telah ditetapkan 9 Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) melalui Peraturan Presiden (Perpres). Dari regulasi tersebut, diamanatkan pula penyusunan 81 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) KPN.
Lebih lanjut, Reny menyoroti sejumlah isu strategis di kawasan perbatasan, seperti ancaman terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), beberapa segmen batas negara yang masih belum disepakati dengan negara lain, kebutuhan sarana prasarana pertahanan dan keamanan (hankam), keberadaan pintu keluar-masuk ilegal, hingga aspek geopolitik, geostrategis, dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
“Semoga dengan webinar ini, kita dapat mengembangkan KPN sehingga akan terwujud kemandirian ekonomi di wilayah tapal batas melalui tata ruang,” ujar Reny.
Melalui kegiatan ini, Ditjen Tata Ruang bersama BPSDM ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran tata ruang dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan yang berdaulat, berdaya saing, dan berkelanjutan. (Rel/LKT)
