Yogyakarta | KABARBERANDA – Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) menjalin kerja sama dengan Fakultas Teknik UGM dalam pengembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) guna mendukung pengendalian dan penertiban pertanahan. Diskusi berlangsung di Yogyakarta pada Jumat, (29/8/2025) dipimpin Dirjen PPTR, Jonahar, bersama jajaran Ditjen PPTR dan civitas akademika UGM.
Hadir Sekretaris Ditjen PPTR, Ariodilah Virgantara; Direktur Penertiban P4T, Sepyo Achanto; Direktur Pengendalian HTAFLKWT, Andi Renald; Tenaga Ahli Dirjen PPTR, Sunraizal dan Adi Dharmawan. Dari UGM hadir Ketua Departemen Teknik Geodesi, Trias Aditya; Sekretaris Departemen Teknik Geodesi, Purnama Budi Santosa; Dosen Departemen Teknik Geodesi, Ruli Andaru; serta sejumlah dosen dan peneliti.
FT UGM memaparkan rencana pilot project aplikasi berbasis AI untuk identifikasi dan pengawasan lahan HGU serta HGB. Aplikasi ini memanfaatkan citra satelit, foto udara drone, dan model pembelajaran seperti Random Forest, UNet, YOLO, hingga Segment Anything Model (SAM) yang diharapkan mempercepat monitoring manual selama ini.
Dirjen PPTR, Jonahar, menegaskan kegiatan dapat segera dijalankan dengan skema kerja sama bersama UGM. “Data awal sudah tersedia. Dengan AI, verifikasi pemanfaatan tanah lebih cepat sehingga pengendalian HGU dan HGB lebih efektif,” ujarnya. Sekretaris Ditjen PPTR, Ariodilah Virgantara, menambahkan verifikasi HGU skala besar harus diprioritaskan karena rawan konflik. Direktur Penertiban P4T, Sepyo Achanto, menekankan pembaruan data tanah telantar agar tidak menimbulkan risiko hukum.
Diskusi menghasilkan catatan, antara lain verifikasi HGU dan HGB skala besar rawan konflik; pembaruan data lama dengan verifikasi lapangan dengan AI dan drone; serta pentingnya output yang mendukung program nasional seperti swasembada pangan, ASTACITA, dan LP2B.
Kolaborasi Ditjen PPTR dan UGM ini menjadi langkah awal pemanfaatan AI untuk pengendalian dan penertiban tanah dan tata ruang guna memperkuat data, mempercepat verifikasi, dan mendukung kebijakan nasional. (Rel/SB)
