Kabanjahe | METRO ONE News – Rencana aksi unjuk rasa mahasiswa asal Medan yang sebelumnya dikabarkan akan menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Karo dan Sekretariat DPRD, mendadak batal tanpa penjelasan resmi. Hingga kini, belum diketahui secara pasti alasan pembatalan aksi yang sedianya menyoroti dugaan korupsi di lingkungan DPRD Karo tersebut.
Ketiadaan klarifikasi dari pihak penggagas aksi justru memunculkan tanda tanya publik. Pasalnya, isu dugaan penyimpangan anggaran yang sempat mencuat dinilai bukan persoalan sepele dan menyangkut penggunaan uang negara.
Di tengah pembatalan tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Jaringan Bela Bangsa (Sapma PJBB) Pusat memastikan akan tetap turun ke jalan. Aksi unjuk rasa dijadwalkan berlangsung pada Senin, 9 Februari 2026, mulai pukul 11.00 WIB hingga selesai, dengan sasaran Kantor DPRD Kabupaten Karo dan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo.
Aksi ini direncanakan melibatkan sekitar 100 massa, dilengkapi mobil komando, sound system, spanduk, pernyataan sikap, serta kendaraan roda dua dan roda empat. Titik kumpul ditetapkan di Sekretariat DPD Sapma PJBB Karo.
Dalam tuntutannya, Sapma PJBB mendesak Kapolres Karo dan Kejaksaan Negeri Karo untuk segera memanggil dan memeriksa Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Karo serta Kabag Umum DPRD Kabupaten Karo.
Pemeriksaan tersebut terkait realisasi penggunaan anggaran tahun 2025, khususnya pengadaan mebel sekretariat DPRD, pengadaan kendaraan dinas roda empat, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD.
Selain itu, aparat penegak hukum juga diminta menginvestigasi secara mendalam dan membuka secara rinci dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari sejumlah pengadaan tersebut yang diduga sarat indikasi korupsi. Sapma PJBB turut mendesak KPK RI untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan Sekwan dan Kabag Umum DPRD Karo.
Tak hanya aparat hukum, tuntutan juga diarahkan kepada Bupati Kabupaten Karo agar melakukan evaluasi jabatan terhadap bawahannya yang terseret dalam dugaan persoalan ini. Massa menegaskan agar aparat penegak hukum tidak tebang pilih dan konsisten menegakkan hukum tanpa pandang jabatan.
Aksi ini disebut sebagai bentuk peringatan keras bahwa isu dugaan korupsi di tubuh DPRD Karo tidak boleh dibiarkan menguap begitu saja. Publik kini menunggu, apakah aparat penegak hukum akan bergerak cepat atau kembali memilih diam. (Econ)
