Jakarta | METRO ONE News – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan lahan pertanian sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional.
Melalui pengendalian alih fungsi lahan yang tidak terencana, pemerintah berkomitmen memastikan sawah tetap produktif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Lahan pertanian, khususnya sawah, memiliki peran strategis sebagai sumber utama produksi pangan nasional. Apabila terlalu banyak sawah beralih fungsi menjadi kawasan nonpertanian, maka produksi pangan dapat menurun dan meningkatkan ketergantungan terhadap impor. Kondisi tersebut berpotensi mengancam ketersediaan pangan di masa depan serta melemahkan kesejahteraan petani.
Selain itu, keberadaan lahan pertanian juga berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan. Sawah berperan sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem yang membantu mengurangi risiko banjir serta kerusakan lingkungan. Pengawasan yang optimal juga penting untuk mengendalikan pembangunan yang tidak terencana agar tetap selaras dengan tata ruang dan tidak menimbulkan permasalahan seperti kemacetan, banjir, hingga munculnya permukiman kumuh.
Pemerintah telah menetapkan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai instrumen untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Kebijakan ini bertujuan memastikan lahan produktif tetap terjaga, mendukung mata pencaharian petani, serta mempertahankan ketersediaan pangan nasional.
Melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten, ATR/BPN terus berupaya mewujudkan tata ruang yang tertib, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, ketahanan pangan nasional dapat terjaga, kesejahteraan petani meningkat, dan pembangunan dapat berlangsung secara seimbang serta berkelanjutan. (Rel/SB)
