Karo | METRO ONE News – Kebijakan efisiensi anggaran yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mulai menjadi sorotan di Kabupaten Karo. Sejumlah pihak mempertanyakan sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan, khususnya terhadap belanja perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karo.
Informasi yang beredar menyebutkan adanya dugaan bahwa semangat penghematan anggaran sebagaimana diatur dalam instruksi presiden tersebut tidak berjalan maksimal. Salah satu pos anggaran yang menjadi perhatian adalah perjalanan dinas yang selama ini dikenal sebagai komponen belanja dengan nilai cukup besar dalam struktur APBD.
Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, konfirmasi resmi diajukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Karo melalui Bagian Perencanaan Setda Karo. Data yang diminta dinilai penting untuk mengukur tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap kebijakan efisiensi yang menjadi program nasional.
Pertanyaan pertama yang diajukan menyangkut total anggaran perjalanan dinas yang ditampung dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2025 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo. Selain besaran anggaran, realisasi penggunaan dana hingga akhir tahun juga diminta untuk diketahui publik.
Tidak hanya itu, perhatian juga diarahkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Publik mempertanyakan apakah terjadi penambahan atau pengurangan alokasi perjalanan dinas setelah kebijakan efisiensi diberlakukan, serta berapa besar realisasi anggaran yang telah digunakan.
Transparansi data tersebut dinilai penting untuk melihat apakah kebijakan efisiensi benar-benar dijalankan atau hanya sebatas instruksi administratif. Pasalnya, pengendalian belanja perjalanan dinas menjadi salah satu fokus utama pemerintah pusat dalam upaya menjaga efektivitas penggunaan keuangan negara dan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh jawaban resmi dari Pemerintah Kabupaten Karo terkait total anggaran maupun realisasi perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah tahun 2025. Media ini masih menunggu klarifikasi dan penjelasan resmi dari pihak terkait.
Apabila nantinya ditemukan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan efisiensi dan pelaksanaan anggaran di lapangan, maka hal tersebut berpotensi menjadi perhatian publik serta lembaga pengawas keuangan.
Karena itu, keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan APBD berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepentingan masyarakat (Econ)
Foto : Gelora Ginting (Sekda Kab Kao)
