Redelong | METRO ONE News – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Bener Meriah menyerukan gerakan Stop Monopoli Harga Kopi Gelondong menyusul tindakan penertiban pamflet informasi harga beli kopi merah (gelondong) di sejumlah lapak pengepul (toke) oleh personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bener Meriah, Jumat (13/11/2026).
DPC GMNI Bener Meriah mengecam keras razia papan informasi harga tersebut. Langkah ini dinilai bukan sekadar penertiban administrasi biasa, melainkan dugaan skenario sistematis oleh oknum-oknum tertentu untuk membungkam transparansi pasar, menekan harga beli di tingkat bawah, dan memonopoli tata niaga kopi di Dataran Tinggi Gayo.
Sekretaris Jenderal DPC GMNI Bener Meriah, Aji Feprizal, SKM, menegaskan bahwa hak petani untuk mendapatkan harga tertinggi serta hak pengepul lokal untuk bersaing secara sehat jauh lebih penting daripada mengamankan kontrak bisnis buyer milik kelompok tertentu.
“Stop monopoli harga kopi di tanah Gayo! Petani adalah pihak yang menanam, merawat, dan memanen kopi dengan keringat mereka sendiri, sementara pengepul lokal berperan menyerap hasil panen tersebut secara terbuka. Sangat tidak masuk akal ketika papan harga yang menjadi penanda transparansi pasar justru diberangus. Negara harus hadir melindungi hak petani dan kebebasan usaha pengepul, bukan malah tunduk pada kepentingan kontrak buyer kelompok tertentu,” tegas Aji Feprizal dalam keterangan resminya di Redelong.
DPC GMNI Bener Meriah menyoroti adanya indikasi kuat intervensi oknum-oknum tertentu yang berupaya melemahkan harga kopi gelondong di lapangan. Dugaan praktik monopoli ini menguat karena penertiban pamflet harga terjadi di tengah dinamika pasar yang seharusnya menguntungkan petani.
GMNI mensinyalir adanya kelompok pemodal atau pengepul besar yang telah lebih dahulu mengikat kontrak penjualan dengan buyer pada patokan harga rendah. Ketika harga kopi di lapangan bergerak naik dan pengepul lain berani memasang harga tinggi secara terbuka di pamflet, kelompok pemegang kontrak lama tersebut diduga merasa terganggu sehingga berupaya mematikan informasi harga di lapangan.
“Kami mencium aroma busuk upaya monopoli untuk melemahkan harga kopi di tingkat petani. Jangan sampai aparat penegak Perda dijadikan alat kekuasaan oleh oknum-oknum tertentu untuk membungkam papan harga hanya karena kenaikan harga di lapangan merusak hitungan kontrak bisnis buyer mereka.
Kesejahteraan petani dan keadilan bagi seluruh pengepul adalah proyek kemanusiaan dan ekonomi yang jauh lebih penting daripada menyelamatkan margin keuntungan segelintir elite bisnis,” kecam Aji.
Menurut Aji, kebanggaan atas nama besar kopi Bener Meriah di pasar dunia tidak ada artinya jika tata niaga di hulu dikuasai oleh praktik monopoli dan pembungkaman informasi. Dalam garis perjuangan Marhaenisme, kaum tani dan pelaku ekonomi rakyat kecil adalah subjek utama yang wajib dibela dari segala bentuk penghisapan modal.
“Jika pamflet harga dilarang, petani dipaksa menjual hasil kebunnya dalam kegelapan informasi, dan pengepul lokal dibatasi ruang geraknya untuk bersaing secara sehat. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat Marhaenisme. Jangan jadikan petani dan pengepul kecil sebagai tumbal kesepakatan kontrak buyer kelompok tertentu!” lanjutnya.
DPC GMNI Bener Meriah juga menilai tindakan Satpol PP Bener Meriah telah melenceng jauh dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) dan penjaga ketenteraman umum. Urusan mekanisme harga komoditas perkebunan sama sekali bukan kewenangan Satpol PP.
Agar praktik dugaan monopoli ini tidak berlarut-larut dan memicu gejolak sosial maupun kerusakan ekonomi di Kabupaten Bener Meriah, DPC GMNI Bener Meriah menyampaikan lima tuntutan sikap tegas dan menyeluruh:
1. Mendesak seluruh oknum pemodal maupun kelompok tertentu untuk menghentikan upaya pembungkaman informasi harga serta intervensi pasar yang bertujuan melemahkan harga kopi gelondong di Kabupaten Bener Meriah.
2. Mendesak Bupati Bener Meriah segera memanggil Kasatpol PP beserta pihak terkait untuk meminta pertanggungjawaban terbuka mengenai dasar hukum pelarangan pamflet harga kopi, serta mengungkap siapa aktor atau oknum di balik perintah penertiban tersebut.
3. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah untuk segera memanggil Pimpinan PKG dugaan persekongkolan kontrak buyer dan praktik monopoli tata niaga kopi.
4. Meminta Bupati Bener Meriah mengevaluasi secara menyeluruh kinerja jajaran Satpol PP agar kembali bekerja sesuai tupoksi penegakan Perda, serta memastikan institusi daerah tidak diperalat oleh kepentingan bisnis kelompok mana pun.
5. Mendorong Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah untuk segera membangun sistem informasi harga kopi yang transparan, melindungi kebebasan pengepul dalam memasang papan harga secara sehat, serta menjadikan kesejahteraan petani sebagai prioritas utama kebijakan daerah.
“GMNI Bener Meriah berdiri tegak di barisan petani dan rakyat kecil. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai praktik monopoli dihentikan dan keadilan harga dikembalikan sepenuhnya kepada petani. Merdeka! GMNI Jaya! Marhaen Menang!” tutup Aji Feprizal. (MO/Bam)
