Hamparan Perak | METRO ONE News – Kalangan aktivis menemukan indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada proyek pemeliharaan jalan di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Proyek yang berpotensi terjadinya kerugian negara itu diminta agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memberikan perhatian serius, turun ke lapangan.
“Indikasi KKN terlihat mulai dari proses lelang hingga pengerjaan di lapangan” ujar pemerhati korupsi dan kebijakan publik Andi Nasution, Senin (22/12/25) kemarin.
Andi Nasution mengungkapkan, terdapat dua kegiatan pemeliharaan jalan di Kecamatan Hamparan Perak, yang terindikasi KKN. Pertama, Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Klumpang-Tanjung Gusta dengan kontrak Rp 1.559.500.000. Kedua, Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Simpang Beringin-Klumpang, dengan nilai kontrak Rp 1.564.892.000.
“Kalau melihat kondisi lapangan, sebenarnya kedua paket ini masih berada dalam satu lokasi. Kedua jalan saling terhubung. Sewajarnya kedua kegiatan ini masih dalam satu kegiatan. Ada indikasi kegiatan sengaja dipecah untuk mengakomodir rekanan alias bagi bagi proyek” ujarnya.
Indikasi itu kata Andi diperkuat dengan harga penawaran kedua rekanan yang hanya turun sekira 2,5 persen sampai 3 persen saja dari nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Biasanya, istilah ini disebut rekanan ‘pengantin’.
“Lagipula dari sejumlah rekanan yang mendaftar pada dua lelang itu hanya pemenang yang melakukan penawaran. Hal ini sekali lagi menunjukkan indikasi KKN” tambahnya.
Kondisi lain yang menunjukkan adanya indikasi KKN ditemukannya pekerjaan yang terkesan asal-asalan. Padahal untuk mengerjakannya harus melalui standard perawatan jalan sebagaimana tertuang dalam dokumen lelang.
“Misalnya, ada pengerjaan tanah dan geosintetik, terkesan sama sekali tidak ada pekerjaan geosintetik di lapangan. Yang berfungsi sebagai separasi dan stabilisasi agar jalan lebih memiliki daya tahan. Pekerjaan perkerasan berbutir dan perkerasan aspal terkesan asal jadi. Bahkan suhu aspal juga terindikasi tidak semestinya, sehingga kualitas pekerjaan terlihat buruk. Diminta Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan memanggil Kepala Dinas SDABMBK Janso Sipahutar untuk mempertanyakan masalah ini, sebelum menjadi temuan institusi penegak hukum” ujar Andi tegas. (Red)
