Rantauprapat | METRO ONE News – 43 tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu mendatangi Gedung DPRD Labuhanbatu, Kamis (10/9/2026).
Kedatangan puluhan nakes memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Labuhanbatu. Menyusul polemik yang sebelumnya viral di media sosial terkait dugaan pemotongan dana dan dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tanjung Haloban.
RDP yang berlangsung di Gedung DPRD Labuhanbatu jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat, menjadi wadah bagi para nakes untuk menyampaikan langsung permasalahan yang selama ini mereka perjuangkan.
Salah seorang nakes, Jenni Silalahi mengatakan kehadiran mereka merupakan tindak lanjut dari permintaan para nakes agar DPRD Labuhanbatu memfasilitasi pertemuan guna membahas permasalahan yang terjadi di Puskesmas Tanjung Haloban.
“Memang sebelumnya kami meminta kepada anggota DPRD untuk bertemu dan membahas permasalahan yang ada di Puskesmas Tanjung Haloban. Hari ini permintaan tersebut akhirnya dapat dilaksanakan melalui RDP,” ujar Jenni.
Kehadiran 43 nakes bukan sekedar menghadiri rapat, namun merupakan bentuk perjuangan untuk mendapatkan kejelasan dan penyelesaian terhadap hak-hak mereka yang dinilai belum terselesaikan.
“Kami hadir untuk memperjuangkan hak kami sebagai tenaga kesehatan. Persoalan ini sudah menjadi perhatian karena sebelumnya viral di media sosial, terutama mengenai dugaan pemotongan dana dan dugaan pungli terkait pengelolaan dana JKN di Puskesmas Tanjung Haloban,” katanya.
Dalam RDP tersebut, selain para nakes, turut hadir sejumlah anggota Komisi IV DPRD Labuhanbatu, Kepala Puskesmas Tanjung Haloban serta Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu.
Para nakes berharap RDP tidak berhenti sebatas forum menyampaikan aspirasi. Namun menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret dari DPRD Labuhanbatu untuk menyelesaikan persoalan yang mereka keluhkan.
Bahkan, salah satu tuntutan yang disampaikan para nakes adalah agar Kepala Puskesmas Tanjung Haloban dievaluasi dan diganti.
“Kami berharap anggota Dewan dapat memberikan rekomendasi dan solusi terbaik. Kami ingin permasalahan ini diselesaikan secara adil karena selama ini kami merasa terzalimi,” tegas Jenni.
Para nakes juga berharap DPRD bersama Dinas Kesehatan dapat memastikan seluruh persoalan terkait pengelolaan dana JKN dan hak tenaga kesehatan di Puskesmas Tanjung Haloban dapat dibuka secara terang-benderang sehingga tidak kembali menimbulkan polemik di kemudian hari. (KRN)
