Yogyakarta | KABARBERANDA – Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana, menekankan pentingnya penataan ruang yang antisipatif dan prediktif dalam menghadapi dinamika pembangunan di masa depan. Hal ini disampaikan saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Rencana Tata Ruang Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Aula Boedi Harsono, Selasa (19/08/2025).
Dalam arahannya, Suyus menegaskan bahwa tata ruang dan pertanahan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ia menyoroti urgensi penerapan One Spatial Planning Policy, yaitu kebijakan penataan ruang yang mengintegrasikan ruang darat, laut, udara, serta bawah permukaan bumi.
“Penataan ruang ke depan harus mampu mengantisipasi perubahan dan memprediksi dampaknya. Jika ada alih fungsi lahan dari pertanian ke industri, harus dihitung implikasinya terhadap ketahanan pangan, lingkungan, hingga penerimaan daerah,” jelas Suyus.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran Forum Penataan Ruang (FPR) di daerah sebagai wadah strategis dalam pengambilan keputusan terkait isu penataan ruang, sekaligus penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang.
Melalui kegiatan Bimtek ini, seluruh jajaran diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam percepatan penyusunan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang di Provinsi DIY. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai sebagai kunci menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkeadilan.
Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, pejabat Kanwil BPN DIY, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-DIY. (Rel/LKT)
