Jakarta | KABARBERANDA – Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Rapat Koordinasi Mitra Strategis Reforma Agraria pada Senin (25/08), bertempat di Ruang Rapat 301 Direktorat Jenderal Penataan Agraria.
Rapat dipimpin oleh Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria bersama Direktur Landreform, didampingi para Kepala Subdirektorat serta Pejabat Fungsional Madya. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Pembahasan Mitra Strategis Reforma Agraria yang telah digelar pada 30 Juli 2025, sehingga dipandang perlu dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan.
Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa pertemuan rutin selanjutnya akan melibatkan pelaksana daerah secara daring, baik dari Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Hal ini bertujuan agar komunikasi dan koordinasi tidak hanya terjalin di tingkat pusat, tetapi juga menjangkau daerah. Selain itu, rapat juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit kerja dengan melibatkan Direktorat Jenderal terkait lainnya, sehingga sinergi dalam pelaksanaan Reforma Agraria dapat semakin kuat.
Rapat turut membahas tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Mitra Strategis Reforma Agraria. PKS ini diharapkan dapat menjadi rencana aksi percepatan Reforma Agraria yang lebih terarah serta mendorong kegiatan redistribusi tanah, baik yang berasal dari pelepasan kawasan hutan maupun penyelesaian konflik pertanahan. Selanjutnya, diharapkan dapat segera ditentukan jadwal dan mekanisme pola penyelesaian yang mengedepankan kepentingan masyarakat.
Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, serta para perwakilan dari Mitra Strategis Reforma Agraria. (Rel/LKT)
