Bandung | KABARBERANDA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan pentingnya komunikasi publik dalam meningkatkan kualitas layanan serta menekan jumlah pengaduan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, dalam kegiatan Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Pengaduan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Kamis (28/8/2025).
Harison menjelaskan bahwa sebagian besar aduan yang masuk berkaitan dengan persoalan administrasi dan birokrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan komunikasi publik yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat. “Kunci dari komunikasi publik adalah memahami keinginan masyarakat, agar dapat menghadirkan cara yang memudahkan mereka dalam memahami alur layanan,” ujarnya.
Secara praktik, Kementerian ATR/BPN telah merancang strategi komunikasi yang dikemas dalam bentuk kampanye layanan edukatif. Produk informasi tersebut tidak hanya berupa tulisan, tetapi juga visual, konten media sosial, serta sosialisasi langsung oleh kantor-kantor pertanahan.
Lebih lanjut, Harison menekankan pentingnya pengukuran efektivitas komunikasi publik. “Kita sering merasa sudah menyampaikan informasi lewat media sosial, konten, atau rilis. Tapi apakah itu membangun pemahaman dan kepercayaan? Belum tentu. Kalau masyarakat paham dan setuju, mereka akan berpartisipasi dan bahkan membela kita,” tegasnya, dikutip dari laman resmi atrbpn.go.id, Minggu (31/8/2025).
Empat Pilar Komunikasi Publik
Dalam kesempatan tersebut, Harison juga menyebut empat pilar utama komunikasi publik yang perlu diperkuat, yaitu: Masyarakat sebagai penerima layanan, Mitra strategis seperti NGO dan akademisi, Koordinasi antar instansi pemerintah, dan Media sebagai kanal edukasi sekaligus instrumen kontrol publik.
Ia mengutip pandangan dalam buku Effective Public Relations (2016) karya Cutlip, Center, dan Broom yang menegaskan bahwa keberhasilan organisasi ditentukan oleh hubungan harmonis dengan publik serta stakeholder melalui komunikasi strategis yang dialogis, transparan, partisipatif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan.
Pandangan ini selaras dengan hasil penelitian Meningkatkan Keterbukaan Publik: Strategi Humas Pemerintah dalam Pelayanan Informasi Publik pada Portal Website PPID Kementerian PANRB (2024) karya Prita, yang menekankan bahwa keterbukaan akses informasi dari pemerintah harus selalu dilandasi prinsip transparansi. (Rel/LKT)
