Karo | METRO ONE News – Kesan kurang bersahabat tercermin dari seorang Sekda Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, MM. Pasalnya, Sekda malah memblokir nomor WhatsApp Wartawan sehari setelah dilakukan konfirmasi mengenai Dana CSR. Selaku pejabat teras yang punya kapasitas untuk memberikan keterangan pers, Sekda harus bijak dan menunjukkan sikaf kesatria, bukan malah sebaliknya menghindar dan merasa terganggu. Miris memang.
Padahal disaat kegiatan pelatihan Jurnalis pada November 2025 yang digelar di aula Kantor Bupati, ditegaskan pelatihan itu meningkatkan kemampuan komunikasi, kualitas pelayanan informasi, dan menangkal hoaks di era digital. Namun disisi lain jelas terlihat Gelora Kurnia Putra tidak berintegritas dan hanya omong besar. Bukannya memberikan pencerahan saat dikonfirmasi malah ujub ujub langsung memblokir nomor WhatsApp wartawan
Dengan tidak adanya keterangan yang diberikan Sekda soal CSR yang diduga tak jelas itu, bisa dianggap benar.
Khabar liar yang berhembus, dari sejumlah perusahaan yang menyerahkan dana CSR nya ke Pemkab Karo diduga raib. Perusahaan mengaku sudah menyalurkan kewajiban itu ke Pemkab Karo. Bappedalitbang menjawab nyeleneh, Bupati memilih gerakan tutup mulut. Mirisnya lagi Sekda malah memblokir WhatsApp.
Dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) tahun 2025, menjadi topik pembicaraan kaum intelektual. Dana yang seyogianya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat itu disebut sebut beralih fungsi. Perusahaan yang punya CSR mengklaim sudah menunaikan kewajibannya. Disisi lain menyebutkan CSR tidak tepat sasaran dan mengalir ke salah satu yayasan milik penguasa Tanah Karo.
Dugaan ini disebutkan salah satu sumber terpercaya yang menyampaikan ke Redaksi Metro One News di Medan. Menurutnya, ada utusan dari penguasa yang mendatangi salah satu perusahaan di tahun 2025 lalu. Utusan itu menyampaikan agar CSR dari enam perusahaan itu segera direalisasikan ke Pemkab Karo. Tak banyak pembahasan, perwakilan perusahaan menyetujui permintaan sang utusan, mengingat ada intimidasi yang disampaikan di pertemuan itu. Namun menurut sumber, dana CSR yang telah diberikan itu bukan direalisasikan untuk kepentingan masyarakat, akan tetapi dialirkan ke salah satu yayasan milik penguasa di Tanah Karo. “Kami dengar dana CSR dari perusahaan itu dialokasikan ke Sekolah yang notabene milik sang penguasa. Benar tidaknya coba tanyakan saja ke Bapedalitbang Karo.” kata sumber ini.
Selain itu CSR untuk 10 siswa juga disebut sebut menyimpang
Program yang seharusnya menyasar siswa kurang mampu secara adil dan transparan itu diduga kuat tidak dijalankan sesuai prosedur. Bahkan terindikasi sarat kepentingan.
Berdasarkan hasil penelusuran, seluruh 10 siswa penerima bantuan CSR diketahui ditempatkan pada satu sekolah yang diduga memiliki keterkaitan dengan keluarga Bupati Karo. (Econ)
