Karo | METRO ONE News – Ratusan warga dari Desa Semangat Gunung dan Desa Daulu memadati halaman Kantor Bupati Karo di Jalan Veteran, Kabanjahe, Kamis (4/6/2026). Dengan menggunakan pengeras suara, mereka menyampaikan enam poin tuntutan terkait dugaan penerbitan mandat retribusi air panas yang bermasalah. Anehnya Bupati Karo tak kelihatan batang hidungnya. Bupati lebih memilih menghadiri acara Kamtibmas dan melupakan masyarakatnya. Kejam memang.
Koordinator aksi, Hermansyah Barus, membacakan tuntutan warga yang antara lain mempertanyakan mengapa Bupati Karo melalui Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo menerbitkan mandat baru retribusi air panas Daulu-Semangat Gunung tanpa sosialisasi kepada warga maupun pemerintah desa setempat.
Berikut isi lengkap enam tuntutan tersebut:
1. Mandat retribusi lama atas nama Rikky Sinurat belum berakhir, namun Kepala Dinas Pariwisata sudah mengeluarkan mandat baru.
2. Warga sudah membayar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Dinas Pariwisata setiap tanggal 18, dibayar di muka, tetapi baru berjalan sepuluh hari sudah diputus secara sepihak tanpa koordinasi.
3. Warga meminta Bupati Karo mencabut dan membatalkan mandat baru tersebut, serta menyerahkan sepenuhnya ke musyawarah kedua desa.
4. Meminta pencopotan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo, Tomy Kemit, karena dinilai telah menimbulkan kegaduhan antara Desa Daulu dan Desa Semangat Gunung.
5. Pemerintah Kabupaten Karo dinilai tidak pernah memperhatikan kesejahteraan desa-desa tersebut sejak dulu hingga sekarang.
Koordinator aksi lainnya menegaskan, jika tuntutan tidak ditanggapi dan Bupati Karo tidak memberikan solusi atas kegaduhan akibat mandat baru itu, maka para peserta akan bertahan di halaman kantor bupati dan mendirikan tenda untuk bermalam.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo, Juni Tomy Kemit, menyatakan bahwa sementara ini seluruh kegiatan penarikan retribusi dihentikan. Ia juga berjanji akan menyampaikan semua poin tuntutan kepada Bupati Karo selaku pimpinan.
Pantauan di lokasi, saat aksi berlangsung, Bupati Karo justru diketahui menghadiri acara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Tigabinanga, bukan menyelesaikan persoalan retribusi ganda yang dikhawatirkan dapat menimbulkan korban dari kedua belah pihak.
Sementara wakil Bupati Karo, Komando Tarigan didepan para aksi menyampaikan, Untuk menjaga kekondusifan, maka SK yang baru akan dicabut dan SK yang lama pun harus dicabut. “Kalau bagaimana nanti kedepannya, kalian rapatkan lagi. Jadi untuk menjaga keamanan dan ketertiban, maka SK dua – dua pos tersebut akan kita cabut” ujar Wakil Bupati. (Econ)
