Bener Meriah | METRO ONE News –Realisasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan untuk pemulihan pascabencana di Kabupaten Bener Meriah menjadi sorotan. Berdasarkan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) per 18 September 2026, realisasi anggaran Bener Meriah masih tercatat nol persen dari alokasi Rp28,2 miliar.
Aktivis Bener Meriah, Heru Ramdhan mempertanyakan kondisi tersebut. Menurutnya, pemerintah harus memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab belum bergeraknya anggaran pemulihan, Jum’at 25 September 2026.
Menurutnya, hal itu harus menjadi perhatian serius pemerintah. “Kita mempertanyakan mengapa alokasi Rp28,2 miliar untuk pemulihan Bener Meriah masih tercatat nol persen. Pemerintah harus menjelaskan apa kendalanya dan kapan anggaran tersebut mulai direalisasikan” ujarnya.
Menurut Heru, pemulihan pasca bencana tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan dan penganggaran. Pemerintah harus memastikan anggaran benar-benar diterjemahkan menjadi program yang menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar pemulihan pascabencana ditempatkan sebagai prioritas utama, terutama terhadap kebutuhan infrastruktur dasar, akses masyarakat, fasilitas publik, dan pemulihan ekonomi warga terdampak.
“Jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama sementara anggaran masih tertahan. Bencana sudah memberikan dampak kepada masyarakat, jangan ditambah dengan lambannya proses pemulihan” cetus Heru.
Heru meminta pemerintah daerah bersama pihak terkait segera mengevaluasi hambatan realisasi dan membuka informasi mengenai tahapan penggunaan anggaran kepada publik.
“Pemerintah harus serius. Pastikan anggaran pemulihan benar-benar menjadi prioritas, tepat sasaran, transparan, dan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bener Meriah,” pungkasnya. (MO/Bram )
