Deliserdang | METRO ONE News Keberadaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikataru) Pemkab Deliserdang menjadi sorotan dan gunjingan dikalangan pengusaha dan kontraktor Deliserdang. Pasalnya tingkat pungli di dinas yang dikepalai Rahmadsyah, ST semakin menggila. Seperti pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) begitu tinggi dan mencekik leher. Yang paling menjengkelkan ada Kadis bayangan yang merupakan kepercayaan Kadis. Kadis bayangan inilah yang mengatur besarnya biaya pengurusan segala macam bentuk perijinan. Bupati Deliserdang dr. Asri Ludin Tambunan terdampak jadi catatan buruk akibat ulah Cikataru, Bupati terkesan dipermalukan oleh anak buahnya sendiri. Ulah nakal bandit berdasi di Cikataru dipastikan diluar sepengetahuan Bupati.
Direktur Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Romi Makmur Rangkuti dengan tegas meminta kepada Bupati Deliserdang segera mencopot Kadis Cikataru Kabupaten Deliserdang dari jabatannya karena di dinas itu jadi sarang pungutan liar.
Menurut Romi, Kadis Cikataru dinilai gagal memimpin karena tidak bisa menertibkan pungli di instansi yang dia pimpin.
“Berdasarkan pengaduan masyarakat, dan aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa baru-baru ini mereka menyoroti besarnya biaya tarif “klik” yang dipatokkan dalam pembuatan rekomendasi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Cikataru. Aktifis dan pegiat sosial menyebut itu pada Kamis 16/10/2025 di Warkop Karo karo simpang Desa Bakaran Batu Lubuk Pakam. Para pengusaha di Deliserdang tak luput dari tindakan pungli pengurusan rekomendasi tarif “Klik”, baik itu pengusaha properti maupun pengurusan tiang tower di kenakan puluhan juta. Tarif “klik” biayanya begitu fantastis, jika diusut dana itu bisa masuk ke kantong pribadi” ucap Romi Rangkuti.
Direktur GIB Romi Rangkuti
Menurutnya, jika Kabupaten Deliserdang ingin maju dan berkembang jangan mempersulit para pengusaha yang ingin berbinis dan menanamkan modalnya di Kabupaten Deliserdang. Terutama terkait kepengurusan izin PBG/IMB yang sering kali biayanya besar melebihi harga yang diatur oleh peraturan daerah setempat. Selain itu banyaknya dugaan pungli saat mengurus di kantor dinas terkait.
Sementara sumber di Dinas Cikataru menyebutkan bahwa praktek pungli uang klik ini bukan rahasia umum dikalangan umum yang mengurus rekomendasi perizinan. Terutama developer perumahan, KPR dan lainnya. Aparat penegak hukum didesak masyarakat untuk mengusut dugaan korupsi terkait pengurusan rekom PBG di Dinas Cikataru Deliserdang.
Warga Deliserdang dari kalangan pengusaha berharap kepada Bupati dr Asri Ludin Tambunan dapat mengevaluasi posisi jabatan Kadis Cikataru Deliserdang yang sengaja memberi peluang terjadinya pungli di dinas yang dipimpinnya.
Romi makmur Rangkuti meminta Dinas Cikataru dan Perkim dijadikan satu atap kembali, pemisahan organisasi ini hanya pemborosan anggaran dan tidak efektif untuk maksud dan tujuan.
Rahmadsyah,ST
Kadis Cikataru Rahmadsyah ketika dikonfirmasi melalui hendphon tak bersedia menjawab. Nada dering dibiarkan tak diangkat. (GN)
